Layanan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih berjalan belum sesuai harapan. Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi program perlu diperkuat.
Kondisi itu diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr Diauddin dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) program pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Provinsi Kalsel, Rabu (25/10/2023) siang.
Data Dinkes Kalsel, hingga dengan Triwulan III tahun 2023, beberapa capaian indikator kinerja program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit masih belum mencapai target.
“Seperti untuk penemuan dan pengobatan penyakit TBC (Tuberkolosis) baru mencapai 44,3 persen dari capaian target sebesar 90 persen,” ujar Kadinkes Kalsel.
Kemudian Imunisasi Dasar Lengkap Bayi pada usia 0-11 bulan hanya mencapai 56 persen dari target yang ditetapkan sebesar 94 persen.
“Juga masih ada tiga kabupaten di Kalsel yang belum berstatus eliminasi malaria yakni Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Balangan,” sambungnya.
Tentu hasil evaluasi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular tersebut menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Kalsel.
Upaya pengendalian mulai dari pencegahan seperti pemberian imunisasi vaksinasi, surveilans aktif penyakit menular, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular hingga tatalaksana kasus yang komperehensif, menjadi strategi utama yang seyogyanya ditingkatkan demi menurunkan insidensi dan prevalensi kejadian penyakit di Kalsel.
Begitu pun inovasi program bidang pencegahan dan pengendalian pentakit, katanya juga perlu terus dikembangkandengan memperhatikan peluang potensi berbasis lokal spesifik daerah Kalsel.
Namun di balik itu, disebutkan Kadinkes, sejumlah indikator kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit mampu mencapai targetnya, di antaranya penanganan penyakit HIV yang ditemukan dan diobati sudah mencapai 86 persen orang dari 76 persen yang ditargetkan.
Kemudian dari target 80 persen, sebanyak 95 persen Puskesmas telah melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM.
“Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) juga sudah mencapai 96,51 persen dari yang ditargetkan sebesar 93 persen, dan 100 persen kabupaten kota telah melaksanakan respon dini pada penyakit berpotensi KLB dan wabah,” sebut dia.
Salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk program-program selain dana APBN, Diauddin menyampaikan, adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN.
“Dana itu dialokasikan kepada daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota, hingga puskesmas untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan, sesuai permasalahan dan kebutuhan yang selaras dengan prioritas nasional,” katanya.
Dengan semua fakta dan situasi yang ia sampaikan tersebut, Diauddin berharap, dapat menjadi masukan untuk bersama-sama menyusun upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya kegiatan yang bersumber dari DAK.
“Semoga dapat menjadi lebih baik lagi sesuai target yang ingin dicapai serta konsep percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan di Banua,” pungkasnya.
Sumber: Kanal Kalimantan