Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) soroti beberapa poin persoalan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Hal itu dikemukakan Fraksi-Fraksi DPRD HSU dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, Senin (23/10/2024).
Persoalan yang disoroti diantaranya adalah terkaitRancangan APBD tahun 2024 yang tentang anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah yang dinilai masih banyak pengeluaran dari pada pendapatan.
Selain itu, Fraksi-Fraksi juga menyoroti persoalan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, kesehatan, pendidikan, bencana banjir, pengelolaan pasar, ketahanan pangan hingga persoalan pemulihan ekonomi masyarakat.
Juru bicara faksi Nasdem dan PDIP, Teddy Suryana mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten HSU memprioritaskan rancangan APBD tahun 2024 kepada hal-hal yang penting, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Karenanya Fraksi Nasdem dan PDIP menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis untuk pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan yang mana perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” pintanya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB, Junaidi, mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten HSU agar pengelolaan rancangan APBD tahun 2024 dapat sesuai dengan aturan, kebutuhan prioritas, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKB, juga mengharapkan peningkatan mutu pendidikan serta mempertanyakan program yang selama ini dijalankan pemerintah Kabupaten HSU yang sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Adapun penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD HSU tersebut antara lain disampaikan dari fraksi PPP melalui juru bicara Abdurrahman, Fraksi PKS H Rustam, Fraksi Gerindra dan Partai Bulan Bintang H Ahmad Saibani, dan Fraksi Golkar H Norani.
Sumber: Kanal Kalimantan